Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat Kunjungan ke Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (9/12/2024). Foto : Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengungkapkan pentingnya keberadaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI dalam menjaga kelestarian mangrove dan gambut di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa mangrove memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, setara dengan tambang, karena kemampuannya dalam menyerap karbon.

Menurutnya, tanaman mangrove juga berperan penting dalam pengelolaan gambut yang harus dirawat dengan baik. Karena itu, ia mengapresiasi keberadaan pusat pembibitan mangrove yang ada di Bali karena telah menarik perhatian dunia. Termasuk menarik perhatian para delegasi G20 yang turut mengunjungi kawasan tersebut untuk menyaksikan langsung upaya Indonesia dalam merawat hutan mangrove.

“Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mendorong program-program pelestarian mangrove, yang tidak hanya berfokus pada upaya konservasi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Program ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal terlibat aktif dalam pengelolaan mangrove dengan cara yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru,” ujarnya kepada Parlementaria usai Kunjungan ke Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (9/12/2024).

Daniel melanjutkan bahwa restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove merupakan salah satu upaya melindungi negara, dikarenakan kerusakan gambut dan mangrove dapat mempengaruhi perubahan iklim nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, perlu adanya dorongan dan sosialisasi terkait pemahaman tersebut, sehingga luasan mangrove semakin luas.

“Saat ini, Indonesia sudah menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk menyelamatkan bumi, ujarnya.

Legislator Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa saat ini keberadaan BRGM merupakan badan ad hoc yang tidak dirancang untuk permanen. Oleh karena itu, ia akan mendorong agar badan tersebut tidak lagi bersifat ad hoc, mengingat betapa strategisnya peran BRGM yang kini menjadi perhatian dunia. Dengan demikian, BRGM perlu didorong untuk menjadi lembaga yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

“Sehingga, keberadaannya lebih stabil dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar,” pungkasnya. (rni/rdn)